March 27, 2021

Serikat Tani dan Nelayan: Motif Buru Rente dan Penggemukan Kas Parpol di Balik Impor Beras

Tak ada hujan tak ada angin, tiba-tiba saja Pemerintahan Joko Widodo melempar wacana impor beras. Bukan main-main jumlahnya, satu juta ton. Lalu, seperti biasa, setelah rencana tersebut menuai pro-kontra, satu demi satu para menteri dan pejabat tinggi saling tuding, berlomba-lomba cuci tangan.

Kebijakan Pak Menko dan Pak Mendag, kami akhirnya dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor,” kata Kepala Bulog, Budi Waseso, Rabu (17/3/2021). Ia mengaku kesal lantaran pengungkapan rencana ini ke publik menyebabkan harga gabah di tingkat petani, yang saat ini sedang masuk masa panen raya, jatuh.

Budi Waseso juga jengkel, gara-gara desakan impor pada 2018 lalu Bulog harus menanggung rugi sebab ratusan ribu ton beras impor menumpuk hingga kini di gudang Bulog dan berangsur-angsur menurun kualitasnya. Bulog harus bersusah payah mengurangi kerugian dengan melelang beras tidak layak konsumsi itu ke produsen etanol atau mencampurnya dengan beras baru.

Selain bulog, petani juga sangat dirugikan oleh impor beras 2018. Ekonom Faisal Basri mencatat, gara-gara impor beras saat itu, harga gabah di tingkat petani turun selama enam bulan.

Rupanya pemerintahan Jokowi bukan tipe rezim yang mau mengevaluasi diri, belajar dari kesalahan masa lalu. Banyak pihak menilai, rencana impor beras 2021 jauh lebih tidak masuk akal dan ditenggarai berdampak lebih merugikan dibandingkan 2018 lalu.

Yang pertama tidak ada data kenaikan harga di pasar, yang sering dijadikan sinyal kelangkaan oleh menteri-menteri berperspektif ekonomi liberal.

Kedua, pemerintah sedang tidak memiliki kebutuhan mendesak pengadaan beras untuk program bansos sebab program bantuan beras raskin sudah ganti skema menjadi pemberian uang tunai.

Baru-baru saja setelah dikeluhkan Buwas, Jokowi memberi sinyal persetujuan kepada Bulog agar tumpukan beras sisa impor dibagi-bagi sebagai bansos.

Yang ketiga, seperti penyakit yang sudah-sudah, rencana impor ini justru mengemuka di saat petani padi masuk masa panen raya. Kabar rencana impor mendorong pembeli untuk menekan harga di tingkat petani.

Pengurus Serikat Tani dan Nelayan (STN) Ogan Komering Ulu Timur di Sumatera Selatan melaporkan, pascahembusan kabar rencana impor beras itu, harga gabah kering panen (GKP) di daerahnya jatuh. Jika biasanya Rp 3.900 – 4.000 per kilogram, kini hanya Rp 3.250 per kg.

Ahmad Rifai mengatakan, bukan cuma salah kelola melainkan ada kepentingan memburu rente dan korupsi untuk mengisi kas Parpol.

Ketua Umum Serikat Tani dan Nelayan (STN) Ahmad Rifai mengecam keras rencana impor beras 2021. Ia menilai kebijakan impor beras sebagai penyebab petaka berulang bagi kaum tani.

Rifai menilai, kebijakan impor yang merugikan petani bukan disebabkan semata-mata salah kelola kebijakan perberasan nasional melainkan cermin dari kepentingan para pemburu rente yang bersarang di lembaga-lembaga kekuasaan maupun politisi yang bertugas mengisi brankas partai politik.

Rifai menyodorkan deretan kasus korupsi sebagai bukti penilaiannya. Pada 2001 ada kasus Buloggate I, penggelapan 35 miliar dana non-bujeter Bulog, melibatkan Suwondo dan Wakil Kepala Bulog, Sapua. Lalu kasus Buloggate II pada 2003, melibatkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahadi Ramelan. Disinyalir, dana 62,5 miliar mengalir ke brankas salah satu partai politik.

Tahun 2011, Jusuf Jusuf Gunawan Wangkar, anggota Dewan Pengawas Bulog tersandung kasus korupsi impor beras dari Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Aksi Jusuf, yang juga Staf Khusus Presiden SBY untuk urusan Pangan, menyebabkan kerugian negara Rp 3 triliun.

Pada masa pemerintahan Jokowi, ada kasus pengadaan beras fiktif sebesar 1.504,07 ton yang merugikan negara Rp 12 milyar, melibatkan Hardiyanto, Kepala Seksi Pelayanan Publik Bulog Sub Divre XI Madura.

Menurut Rifai, salah satu faktor yang mendorong perilaku berburu rente dan korupsi dalam kebijakan impor beras adalah perubahan status Bulog dari lembaga pangan non-profit menjadi separuh bisnis.

“Perum Bulog, yang seharusnya penyerap hasil produksi, penampung, penyimpan dan pendistribusi, sudah bergeser fungsi tak ubahnya Voedings Middelen Fonds (VMF) di era Belanda, yang perannya hanya membeli dan menjual bahan makanan dengan mengambil keuntungan yang berlipat,” kata Rifai.

Banyak pihak memanfaatkan liberalisasi bulog ini sebagai kesempatan mengambil untung untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Untuk mengakhiri penderitaan petani padi, Ahmad Rifai mendesak Pemerintahan Jokowi agar mengembalikan fungsi Bulog sebagai lembaga non-profit yang bertanggungjawab untuk menyerap produksi padi petani, menjamin HPP gabah yang layak di tingkat petani, dan menjaga harga eceran agar terjangkau bagi rakyat konsumen.

Selain itu, Rifai menawarkan agar kelembagaan yang memutuskan kebijakan impor, seandainya terjadi desifit produksi beras nasional, bukan lagi rapat koordinasi terbatas antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog di bawah arahan Kemenko Perekonomian, melainkan melibatkan pula para petani, genuine producers sebagai stakeholder terpenting dalam politik kedaulatan pangan.

“Kebijakan-kebijakan pangan, termasuk jika harus ada impor harus melibatkan serikat dan asosiasi petani sebagai representasi kaum tani, produsen yang wajib didengarkan aspirasi dan kepentingannya dalam urusan pangan nasional. Inilah salah satu wujud kedaulatan pangan itu,” tegas Rifai.

Podcast Dan Musik

Koleksi Lagu dan Podcast Partai Rakyat Adil Makmur

Mars Prima

DPP Prima

Loading please wait...

Darah Juang

John Tobing

Loading please wait...
Lihat Lebih Banyak Di Apps