April 26, 2021

Agus Jabo: Oligarki Bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama di periode pemerintahan kedua, berbagai produk perundangan-undangan dan kebijakan kian kental bersemangat melayani kepentingan pemodal besar di dalam dan luar negeri dibandingkan melindungi kepentingan rakyat. Misalnya omnibus law Cipta Kerja yang meski diprotes keras banyak elemen masyarakat tetap juga dipaksakan terbit.

Kondisi ini, menurut Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur, Agus Jabo Priyono, menunjukkan haluan ekonomi yang kian liberal kapitalistik dan kekuasaan yang semakin erat dalam cengkraman oligarki. Hal ini bertentangan dengan konstitusi, yaitu UUD 1945, baik preambule maupun batang tubuh.

Jabo menyampaikan hal tersebut dalam talkshow “Ngopi, Ngobrol Olah Pikir” di channel Youtube Master C-19, yang tayang 17 Maret 2021.

Jabo menerangkan, dasar negara dan tujuan bangsa Indonesia bernegara dinyatakan secara tegas di dalam preambule UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 menyatakan tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Preambule UUD 1945 menolak neoliberalisme, menolak kapitalisme. Negara memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan individu," kata Jabo.

Demikian pula Pancasila, yang rumusannya tertulis di dalam preambule UUD 1945, menolak oligarki dan kapitalisme.

Menurut Jabo, selama ini banyak orang mereduksi Pancasila hanya sebagai prinsip persatuan, Bhineka Tunggal Ika. Padahal Pancasila, Jabo mengutip Sukarno, sejatinya bentuk perjuangan tertinggi melawan imperialisme. Pancasila adalah gotong royong.

Oligarki dan kapitalisme juga bertentangan dengan batang tubuh, yaitu pasal-pasal dalam UUD 1945, terutama Pasal 33.

“Perekonomian di dalam pasal 33 sudah ditegaskan sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, bukan liberal. Dikuasai negara, bukan swasta; untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir orang. Yang terjadi sekarang liberal, dikuasai swasta, dan untuk segelitir orang,” katanya.

Sistem politik oligarki dan haluan ekonomi liberal kapitalistik menyebabkan ketimpangan ekonomi yang sangat parah. Sepuluh persen penduduk Indonesia menguasai separuh dari total kekayaan nasional.

Jalan Keluar: Kekuatan Politik Baru dan Mengendalikan Oligarki lewat GBHN.

Jabo menyatakan, untuk mengakhiri dominasi oligarki dan haluan ekonomi liberal kapitalistik, rakyat membutuhkan kekuatan politik baru yang mencita-citakan masyarakat adil makmur.

Kekuatan politik baru itu merepresentasikan dan persatuan unsur-unsur progresif dalam masyarakat Indonesia: kaum nasionalis, kaum religius, dan kaum kerakyatan. Kekuatan inilah yang secara konstitusional akan mengendalikan oligarki, mengatur para oligark.

Kekuatan politik baru yang Jabo maksudkan adalah Partai Rkayat Adil Makmur, disingkat PRIMA.

Dalam wawacara tersebut, Jabo juga menjelaskan salah satu jalan mengendalikan oligarki, yaitu dengan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut Jabo, GBHN menjaga agar pembangunan nasional terencana, tidak dibajak oligarki melalui pemerintahan yang mereka kontrol. Menghidupkan kembali GBHN berarti memosisikan kembali MPR sebagai lembaga tinggi negara.

Jabo dan PRIMA tidak bermaksud mengembalikan pemilihan presiden ke model lama, dipilih oleh MPR. Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi dalam melaksanakan tugasnya, dalam membuat kebijakan harian, Presiden dikontrol oleh GBHN. Keberadaan GBHN yang disusun oleh MPR mencerminkan sistem demokrasi Indonesia sebagai demokrasi musyawarah untuk mufakat.

Menurut Jabo, banyak pihak menolak GBHN karena salah kaprah, menyangka GBHN sebagai produk Orde Baru. Padahal GBHN merupakan produk pemerintahan Sukarno. GBHN pertama kali dikenal sebagai Rancangan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Delapan Tahun (1961-1969) yang disusun Depernas. MPRS kemudian menetapkannya sebagai Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama.

Podcast Dan Musik

Koleksi Lagu dan Podcast Partai Rakyat Adil Makmur

Mars Prima

DPP Prima

Loading please wait...

Darah Juang

John Tobing

Loading please wait...
Lihat Lebih Banyak Di Apps