9 JALAN RAKYAT ADIL DAN MAKMUR

PAJAK YANG BERKEADILAN. Prima akan memperjuangkan reformasi perpajakan di Indonesia agar lebih berkeadilan.

Pertama, mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah diringankan, sedangkan yang berpengasilan tinggi membayar pajak lebih banyak.

PRIMA akan merombak skema pajak penghasilan (PPh) yang ada sekarang. Pendapatan yang senilai atau di bawah upah minimum akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, pendapatan di atas upah minimum akan diklasifikasi ulang dengan tarif progressif.

Kami juga mempertimbangkan untuk memberlakukan pajak kekayaan. Bisa berbasis kekayaan (net-wealth tax), pengalihan/perpindahan kekayaan, atau kenaikan nilai aset/kekayaan (capital gain tax).

Kedua, memastikan usaha berskala kecil, menengah, dan rintisan membayar pajak lebih ringan dibanding perusahaan multinasional/perusahaan besar.

Ketiga, memastikan para pembayar pajak mengetahui pengolaan dan pemanfaatan pajaknya bagi kepentingan publik.

INDUSTRIALISASI NASIONAL. Kebijakan industrialisasi harus diarahkan pada: penguatan industri nasional, penciptakan kesempatan kerja penuh, dan kemandirian ekonomi.

Pertama sekali, kita perlu mempercepat program hilirisasi semua produk sumber daya alam (SDA), terutama pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan lain-lain.

Hilirisasi akan mengakhiri warisan ekonomi kolonial, yaitu ekstraktivisme (eksploitasi SDA, lalu dijual dalam bentuk mentah ke pasar dunia). Selain memberi nilai tambah, hilirisasi akan memperluas industri, penyerapan tenaga kerja, dan produksi barang penunjang.

Selanjutnya, kita perlu mereorientasi ekspor sumber energi, terutama minyak, gas, dan batubara. Selain untuk memperkuat ketahanan energi nasional, sumber energi tersebut digunakan untuk menopang industrialisasi di dalam negeri.

Kita juga perlu mengkonsolidasikan semua modal di dalam negeri, misalnya lewat bank pembangunan, untuk mendanai kebutuhan investasi di dalam negeri.

Industrialisasi tidak mengabaiakan perlunya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperbaiki kinerja, efisiensi, dan produktivitas.

Kebijakan industrialisasi harus diikuti dengan iklim perburuhan yang sehat dan manusiawi. Ada jaminan atas hak untuk mendapatkan upah layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang manusiawi.

Industrialisasi juga tidak mengabaikan perspektif pembangunan yang berkelanjutan, yang berdiri di atas prinsip: memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.

PERTANIAN MODERN. Sektor pertanian, yang menjadi tumpangan hidup bagi 28 persen penduduk negeri ini, harus dibenahi kembali. Apalagi, jika mengingat pesan Bung Karno, soal pangan adalah soal hidup dan matinya sebuah bangsa.

Karena itu, segala upaya membangun kembali pertanian harus senapas dengan usaha menyejahterakan petani dan tegaknya kedaulatan pangan.

Ini harus dimulai dengan pemastian semua petani Indonesia bisa punya akses terhadap faktor-faktor produksi, yakni tanah, modal, dan teknologi.

Negara juga perlu membatasi impor pangan untuk melindungi produksi pangan lokal. Impor hanya dilakukan ketika produksi lokal tidak sanggup memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

UMKM SEBAGAI SOKOGURU PEREKONOMIAN NASIONAL. Usaha mikro, kecil dan menengah, yang mewakili 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia, merupakan jantung ekonomi kita.

Hal pertama yang perlu disentuh adalah akses permodalan. Selama ini, kesulitan mengakses permodalan dari bank karena adanya syarat creditworthiness yang berat. Untuk menjawab ini, negara perlu membuat terobosan, seperti pendirian bank khusus semacam Grameen Bank untuk menyalurkan modal untuk UMKM.

Aspek selanjutnya adalah dukungan produksi. Mulai dari dukungan energi murah/bersubsidi, teknologi, hingga peningkatan keterampilan pekerjanya.

Selanjutnya, negara perlu membantu menciptakan dan memperluas akses pasar bagi hasil produksi UMKM. Misalnya, pemberlakuan kuota minimum pembelian produk UMKM untuk pasar modern, perhotelan, industri, dan lain-lain.

Selain itu, pelaku UMKM harus dibantu mengenal teknologi digital agar bisa melek dalam membaca peluang pasar di dunia online.

Kemudian, agar jutaan UMKM ini tidak terlempar ke dalam persaingan bebas di antara mereka sendiri, perlu untuk memikirkan pewadahan mereka ke dalam sebuah KOPERASI.

PEMERINTAHAN BERSIH. Agenda mewujudkan masyarakat adil dan makmur tidak akan mungkin kalau pemerintahan tidak bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selama ini, agenda dan harapan memperkuat pemerintahan bersih banyak fokus di hilir, yakni memperkuat lembaga anti-korupsi—dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tidak bisa dipungkiri, ada harapan besar terhadap KPK dalam memerangi korupsi. Ada banyak langkah maju yang sudah dibuat KPK dalam menyingkap bergunung-gunung kasus korupsi di negeri ini.

Kami setuju agar KPK diperkuat independensinya, agar tak masuk angin. Salah satu usulan kami: pemilihan pimpinan KPK bukan lagi di tangan DPR, tetapi dipilih langsung oleh rakyat.

Kemudian, mengingat cakupan wilayah RI yang luas dan sebaran korupsinya yang meluas, kami mengusulkan agar KPK diperluas/dibentuk juga di Kabupaten/Kota.

Namun, fokus pemberantasan korupsi harus dialihkan ke hulu: memastikan pemerintahan itu bersih. Pemerintahan bersih harus disandarkan pada meritokrasi. Artinya, memastikan semua pejabat atau penyelenggara Negara berisi orang-orang yang memang punya kemampuan di bidangnya.

Kami ingin juga mempersempit ruang korupsi dengan memastikan semua aspek penyelenggaraan Negara, dari regulasi, anggaran, hingga impelementasi kebijakannya, bisa teramati dan terawasi oleh publik.

DEMOKRASI BERBASIS PARTISIPASI RAKYAT. Prinsip kedaulatan di tangan rakyat, seperti diatur di UUD 1945 pasal 1 ayat (2), harus dikonkretkan.

Jangan lagi makna kedaulatan rakyat itu seperti sebelum reformasi: di tangan MPR. Tidak bisa lagi ada lembaga "super-power" yg mengatasnamakan rakyat, tetapi faktanya tidak.

Jangan juga seperti sekarang, yang dimaknai sekedar Pemilu DPR, Pilpres langsung, dan Pilkada. Kalau begini, demokrasi terjebak sebagai mekanisme prosedural belaka.

Harus ada ruang partisipasi lain, yang memungkinkan Warga Negara terlibat dalam merumuskan, mendiskusikan dan menyetujui sebuah kebijakan politik.

Salah satu bentuknya: Referendum. Referendum adalah meminta pendapat rakyat, setuju atau tidak setuju, atas sesuatu/kebijakan yang penting.

Dulu, di UUD 1945, ada diatur soal Referendum. Ada aturan pelaksananya juga: UU nomor 5/1985 tentang referendum. Masalahnya, dalam UUD 1945 yang lama itu, referendum hanya sebatas untuk Konstitusi. Tidak dalam urusan kenegaraan yang lain.

Nah, referendum dalam konteks hari ini harus diperluas pada semua kebijakan politik yang penting, yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan keberlanjutan bernegara.

Referendum memungkinkan seluruh Warga Negara yang sudah punya hak pilih untuk mengartikulasikan aspirasinya secara langsung (tak terwakilkan). Referendum juga memungkinkan rakyat terlibat dalam menetapkan keputusan politik penting. Sehingga keputusan politik itu punya legitimasi kuat.

Selain referendum, kami juga menganggap perlu pemaksimalan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai saluran partisipasi rakyat dalam merumuskan pembangunan.

Setidaknya, untuk di level desa/kelurahan hingga Kabupaten/Kota, Musrenbang harusnya benar-benar menjadi forum partisipatif untuk mendapatkan masukan atau proposal pembangunan dari bawah (rakyat).

Untuk itu, forum Musrenbang harus dibuat benar-benar demokratis dan partisipatif. Jangan lagi hanya berisi tokoh-tokoh masyarakat dan birokrat desa.

MANUSIA INDONESIA YANG MAJU. Setiap manusia Indonesia harus dilapangkan jalannya untuk mengembangkan segala potensi dirinya agar bisa berkiprah dalam kehidupan masyarakat dan bangsa.

Agar setiap warga Negara bisa berkembang maju lewat pengembangan dirinya, ada dua hal yang perlu digarisbawahi.

Pertama, peningkatan kapasitas (keahlian dan pengetahuan) setiap individu. Ini meliputi pemastian bahwa warga tersebut sehat jiwa dan raga, bisa mengakses pendidikan, dan hidup secara layak.

Untuk mewujudkan ini, negara harus menjamin pemenuhan hak dasar rakyat, terutama pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, tempat tinggal, dan air bersih.

Negara perlu memperluas sistim jaminan sosial. Termasuk menyediakan skema pendapatan azasi yang layak (basic income) untuk orang usia produktif yang menganggur maupun pekerja yang upahnya di bawah upah minimum.

Kedua, memastikan kondisi yang memungkinkan orang bisa berkembang baik. Ini meliputi penciptaan lingkungan politik yang demokratis, yang menjamin kemerdekaan berekspresi dan berpendapat.

Ada pemastian bahwa semua warga negara merasa aman dan nyaman. Yang juga penting, adanya lingkungan yang memperlakukan orang secara setara, tanpa memandang suku, agama, ras, dan gender.

KESETARAAN GENDER. Indonesia diperjuangkan dan dimerdekakan di atas cita-cita kesetaraan. Salah satunya: kesetaraan gender.

Jadi, selama masih ada perlakuan berbeda berdasarkan gender, misalnya pembedaan laki- laki dan perempuan yang sifatnya diskriminatif, maka separuh dari cita-cita kemerdekaan itu belum terwujud.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender, kami mengusulkan beberapa langkah.

Pertama, penghapusan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Sekarang ini, untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, Indonesia sudah punya UU kekerasan dalam rumah tangga (UU KDRT).

Tetapi UU itu belum cukup, mengingat kekerasan terjadi tak hanya di ranah rumah tangga. Indonesia butuh sebuah UU yang mengkriminalkan kekerasan berbasis gender, baik kekerasan seksual, fisik, psikologis, maupun ekonomi.

Kedua, memperjuangkan kesetaraan di bidang politik. Agar semakin banyak perempuan yang berkiprah dalam politik, maka kuota perempuan untuk keterwakilan perempuan di parlemen perlu ditambah: menjadi 40 persen.

Ketiga, kesetaraan di lapangan ekonomi, yang meliputi kesetaraan partisipasi kerja, kesetaraan upah, kesetaraan di tempat kerja, dan kesetaran dalam kesempatan berusaha.

Kami memperjuangkan penguatan ekonomi perempuan lewat pendirian bank perempuan, yang menyediakan dana bantuan pinjaman bagi pelaku ekonomi perempuan.

Kami memperjuangkan penghapusan diskriminasi berbasis gender dalam perekrutan tenaga kerja. Kami juga memperjuangkan penghapusan diskriminasi upah berdasarkan gender.

Kami juga memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesempatan perempuan untuk tetap mempertahankan pekerjaan dan masa depan karirnya, seperti pengadaan ruang laktasi bagi ibu, daycare, dan paternity leave (minimal 12 hari), di semua kantor pemerintah, kantor layanan publik, dan tempat kerja.

Terakhir, kami memperjuangkan regulasi ketenagakerjaan yang menjamin hak perempuan mendapat cuti haid, menjaga kehamilan, dan melahirkan. Dengan harapan, tidak ada lagi perempuan yang kehilangan pekerjaan atau masa depan kariernya karena faktor biologisnya.

KEADILAN EKOLOGIS. Bagi PRIMA, pembangunan Indonesia hari ini tidak boleh menghilangkan kesempatan bagi generasi masa depan untuk menikmati lingkungan yang sehat, aman, dan lestari.

Karena itu, pembangunan ekonomi maupun proses industrialisasi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip keadilan ekologis.

Paradigma pembangunan ekonomi yang selama ini berorientasi pertumbuhan, yang diukur dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), harus dikoreksi.

Kegiatan ekonomi tak lagi untuk melayani keserakahan dan nafsu menumpuk keuntungan, tetapi memenuhi kebutuhan manusia dengan menghormati lingkungan.

PRIMA mendukung transisi ke energi terbarukan dengan mengusulkan pajak karbon yang progressif.

Selain mengurangi jejak karbon Indonesia, pajaknya bisa dimanfaatkan untuk investasi pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan.

Podcast Dan Musik

Koleksi Lagu dan Podcast Partai Rakyat Adil Makmur

Mars Prima

DPP Prima

Loading please wait...

Darah Juang

John Tobing

Loading please wait...
Lihat Lebih Banyak Di Apps