June 23, 2021

Partai Rakyat Adil Makmur, Minta Pegawai Yudikatif (KPK) Dipilih Langsung Oleh Rakyat

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), menyampaikan sikap resminya berkaitan dengan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 21 Juni 2021.

Melalui Juru Bicaranya, Mesak Habari menegaskan bahwa PRIMA menolak segala upaya pelemahan KPK, Menurutnya KPK adalah amanah Reformasi untuk pemberantasan korupsi, itulah sebabnya Mesak memandang bahwa pelemahan KPK adalah agenda oligarki yang ingin menguasi segala sendi kehidupan rakyat dengan cara merampok,

“PRIMA menolak pelemahan KPK; KPK sebagai amanah reformasi (pemberantasan korupsi) sekaligus ujung tombak penegakan korupsi (terutama di penyelenggara negara) hari ini”. ujar Mesak.

Partai Rakyat Adil Makmur juga memandang bahwa Revisi UU KPK adalah upaya pelemahan dengan di singkirkannya 75 pegawai berintegritas dengan melalui mekanisme peralihan ASN.

“Revisi UU KPK terbukti benar-benar melemahkan KPK. 75 pegawai berintegritas disingkirkan oleh mekanisme peralihan dari pegawai independen menjadi ASN (tes wawasan kebangsaan)”. Tegas Mesak.

Juru Bicara Partai Rakyat Adil Makmur asal Maluku Itu memandang, pelemahan KPK saat ini di sebabkan oleh tidak independennya mekanisme pemilihan pejabat KPK, menurutnya karna KPK bertugas untuk melindungi uang rakyat, maka rakyat lah yang harus memilihnya.

“Kedepan, Negara ini perlu memperkuat Lembaga Yudikatif lewat penguatan partisipasi rakyat lewat “pemilihan pejabat Yudikatif oleh rakyat”. Harap Mesak

Berikut sikap resmi Partai Rakyat Adil Makmur

  1. PRIMA menolak pelemahan KPK; KPK sebagai amanah reformasi (pemberantasan korupsi) sekaligus ujung tombak penegakan korupsi (terutama di penyelenggara negara) hari ini.

  2. Revisi UU KPK terbukti benar-benar melemahkan KPK. 75 pegawai berintegritas disingkirkan oleh mekanisme peralihan dari pegawai independen menjadi ASN (tes wawasan kebangsaan).

  3. Pelemahan KPK saat ini sangat terkait dengan kepentingan oligarki yang hendak melanjutkan penumpukan kekayaan lewat jalan ekonomi rente dan kapitalisme kroni. Kepentingan oligarki ini sejalan dengan kepentingan partai-partai di parlemen yang mengisi kas partai dan petingginya lewat suap dan penyalahgunaan wewenang (korupsi politik).

  4. Mendesak Presiden untuk bersikap soal situasi KPK hari ini: 1) Berhentikan Komisioner yang sekarang 2) Dewan Pengawas ambil alih kepemimpinan; (3) Pemilihan komisioner baru dengan mekanisme yang lebih terbuka bagi partisipasi rakyat (dalam nominasi, memeriksa rekam jejak, dan recall).

  5. Pembentukan KPK hingga Kabupaten/Kota (mengingatkan korupsi yang meluas)

  6. Kedepan, Negara ini perlu memperkuat Lembaga Yudikatif lewat penguatan partisipasi rakyat lewat “pemilihan pejabat Yudikatif oleh rakyat”.

Podcast Dan Musik

Koleksi Lagu dan Podcast Partai Rakyat Adil Makmur

Mars Prima

DPP Prima

Loading please wait...

Darah Juang

John Tobing

Loading please wait...
Lihat Lebih Banyak Di Apps