June 5, 2021

Inilah 9 Program Perjuangan PRIMA

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), yang baru saja menggelar deklarasi pada Selasa (1/6/2021), punya cita-cita politik, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, PRIMA mengusung apa yang disebut “politik kesejahteraan”.

“Esensi politik kesejahteraan hadirnya kebijakan-kebijakan yang mendorong pemajuan ekonomi dan manfaatnya yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat,” kata Juru Bicara DPP PRIMA, Rintis Yulianah, kepada berdikarionline.com, Selasa (1/6/2021).

Menurutnya, demi menjalankan politik kesejahteraan, PRIMA punya program yang disebut “9 Jalan Rakyat Adil Makmur”.

Apa saja?

1. Pajak yang Berkeadilan

Menurut Rintis, PRIMA akan memperjuangkan reformasi perpajakan di Indonesia agar lebih berkeadilan.

“Mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah diringankan, sedangkan yang berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih banyak,” ujarnya.

Dia menjelaskan, PRIMA akan mengusulkan menambah layer pendapatan, yang memungkinkan individu kaya (kekayaan 1 juta USD) dan individu super-kaya (kekayaan 30 juta USD) bisa membayar pajak dengan lebih banyak.

Disamping itu, PRIMA juga tengah mendiskusikan kemungkinan penerapan pajak kekayaan di Indonesia, terutama terkait pemindahan/transfer kekayaan dan kenaikan nilai aset/kekayaan (capital gain).

2. Industrialisasi Nasional dengan Menjamin Kesejahteraan Pekerja

Politik kesejahteraan PRIMA juga berbicara pentingnya agenda industrialisasi nasional sebagai basis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Prinsip industrialisasi yang diusung PRIMA adalah terencana, berkelanjutan, dan memakmurkan,” ungkap Rintis.

Menurutnya, Indonesia butuh peta industrialisasi nasional yang sifatnya direktif sekaligus fleksibel.

Di satu sisi, peta ini memberi gambaran yang terencana tentang tahapan dan masa depan industrialisasi. Di sisi lain, strategi industrialisasi harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru.

“Kami membayangkan yang mendesak adalah mengubah struktur ekonomi warisan kolonial, yakni ekstraktivisme, dengan pendekatan hilirisasi hasil ekstraksi sumber daya alam,” jelasnya.

Selain itu, industrialisasi harus memberi manfaat pada rakyat banyak, termasuk memastikan kesejahteraan pekerja.

3. Pertanian Modern

Bagi PRIMA, sektor pertanian, yang menjadi tumpangan hidup bagi 28 persen penduduk negeri ini, harus dibenahi dan dibangkitkan lagi.

Rintis menjelaskan, prioritas PRIMA dalam membangun pertanian adalah memastikan kaum tani punya akses terhadap faktor-faktor produksi, seperti tanah, modal, dan teknologi.

“Kemudian kita juga bicara jaminan pasar. Artinya, negara harus melindungi pasar pangan dalam negeri dengan membatasi impor,” jelasnya.
Program lainnya adalah memajukan tenaga produktif di sektor pertanian, agar lebih adaptif dan inovatif dengan kemajuan teknologi.

4. Memajukan UMKM sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional

PRIMA mengakui sebagian pendirinya adalah pelaku UMKM. Karena itu, partai ini punya perhatian serius terhadap nasib UMKM.

“UMKM mewakili 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia. Ini jantung ekonomi kita,” kata Rintis.

Menurut Rintis, salah satu perhatian PRIMA untuk memajukan UMKM adalah soal akses terhadap permodalan, dukungan teknologi dan manajemen, serta jaminan pasar.

“Kami menganggap perlu adanya terobosan agar pelaku UMKM bisa gampang mengakses kredit usaha, misalnya mendirikan bank khusus untuk UMKM,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah perlu memberi dukungan agar produksi UMKM bisa berjalan terus, misalnya dukungan energi murah/bersubsidi, teknologi, hingga peningkatan keterampilan pekerjanya.

5. Memajukan Manusia Indonesia

Bagi PRIMA, untuk menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita kemerdekaan, negara harus berinvestasi sebesar-besarnya untuk pembangunan manusia Indonesia.

“Tekanan kami dalam pembangunan manusia adalah memajukan pendidikan dan kesehatan. Dua hal ini harus bisa diakses bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas Rintis.

Menurutnya, negara harus menjamin pemenuhan hak rakyat yang paling dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, tempat tinggal, dan air bersih.

“Ini termasuk memerangi masalah kurang gizi saat kehamilan hingga bayi dan anak-anak (stunting),” paparnya.

6. Demokrasi Partisipatif

PRIMA mengingatkan mandat konstitusi, khususnya pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa kedaulatan di tangan rakyat.

Karena itu, bagi PRIMA, demokrasi harus diperluas dari sekedar pemilu (pemilu DPR, pemilu presiden, dan pemilu lokal/pilkada) yang berjalan reguler setiap lima tahun.

“Harus ada partisipasi langsung dari rakyat untuk mempengaruhi kebijakan politik yang berdampak pada kehidupannya sehari-hari,” kata Rintis.
Menurutnya, harus ada ruang yang terbuka bagi partisipasi rakyat untuk mendiskusikan dan menyetujui sebuah kebijakan politik. Bentuknya bisa berbentuk referendum kebijakan.

Partisipasi ini tak hanya soal menyetujui sebuah produk politik, seperti UU dan sejenisnya, tetapi juga soal penyusunan anggaran belanja negara (APBN dan APBD).

“Kami mengusulkan konsep penganggaran partisipatif, terutama untuk tingkat lokal,” tegasnya.
Soal demokrasi dari bawah, PRIMA sendiri punya konsep yang Majelis Rakyat, sebuah forum di tingkat akar rumput untuk mendengar keluhan dan aspirasi warga.

7. Pemerintahan Bersih

PRIMA juga memperjuangkan pemerintahan bersih, yang terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Selain memperkuat lembaga anti-korupsi, kata Rintis, PRIMA juga perbaikan di hulu, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Selain soal perbaikan sistem rekrutmen, pengawasan kinerja, dan sistem remunerasi yang adil, kami juga menekankan perlunya keterbukaan dan partisipasi rakyat,” jelasnya.

Seharusnya, kata Rintis, dengan kemajuan teknologi sekarang, semua aktivitas pemerintahan yang terkait dengan kepentingan publik harusnya sudah terbuka dan bisa dievaluasi oleh publik.

8. Kesetaraan bagi Seluruh Warga Megara, termasuk Kesetaraan Gender

PRIMA menegaskan bahwa cita-cita kemerdekaan adalah Indonesia: semua untuk semua. Tidak ada pembedaan warga negara karena suku, agama, ras, dan gender.

Karena itu, PRIMA menegaskan komitmennya untuk memerangi segala bentuk diskriminasi berbasis suku, agama, ras, maupun gender.
“Bagi kami, Indonesia yang menjunjung Pancasila harusnya tidak memberi tempat pada rasisme, diskriminasi gender, dan pengabaian hak-hak minoritas” tegasnya.

Rintis menjelaskan, partainya berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender, baik di lapangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Karena itu, selain mendukung penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan lewat sebuah regulasi yang kuat dan efektif, PRIMA juga mendukung peningkatan partisipasi perempuan di berbagai ruang kehidupan berbangsa dan bernegara.

9. Mengedepankan Keadilan Ekologis

Bagi PRIMA, pembangunan Indonesia hari ini tidak boleh menghilangkan kesempatan bagi generasi masa depan untuk menikmati lingkungan yang sehat, aman, dan lestari.

Karena itu, menurut Rintis, pembangunan ekonomi maupun proses industrialisasi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip keadilan ekologis.

“Karena itu, pembangunan harus menghormati hak-hak masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.
Paradigma pembangunan ekonomi yang selama ini berorientasi pertumbuhan, yang diukur dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), harus dikoreksi.

“Kegiatan ekonomi tak lagi untuk melayani keserakahan dan nafsu menumpuk keuntungan, tetapi memenuhi kebutuhan manusia dengan menghormati lingkungan,” jelasnya.

PRIMA mendukung transisi ke energi terbarukan dengan mengusulkan pajak karbon yang progressif.

Selain mengurangi jejak karbon Indonesia, pajaknya bisa dimanfaatkan untuk investasi pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan.

Podcast Dan Musik

Koleksi Lagu dan Podcast Partai Rakyat Adil Makmur

Mars Prima

DPP Prima

Loading please wait...

Darah Juang

John Tobing

Loading please wait...
Lihat Lebih Banyak Di Apps