May 18, 2021

MENGENAL OLIGARKI

Bagian I : DEFINISI DAN ASAL USUL OLIGARKI

Apa Itu Oligarki?

Secara harfiah, oligarki dipahami sebagai kekuasaan di tangan segelintir orang (rule by the few). Berasal dari kata Yunani, oligarchia, yang harfiahnya: segelintir (ὀλίγον, óligon) dan kekuasaan (ἄρχω, arkho).

Tentu saja, defenisi harfiah itu terlalu mengambang. Kita dihadapkan dengan pertanyaan: apa bedanya oligarki dengan bentuk kekuasaan segelintir orang lainnya, seperti aristoraksi, diktator, dan lain-lain?

Karena itu, kita butuh defenisi lebih lengkap. Merujuk pada Aristoteles, Jeffrey Winters, serta Richard Robison dan Vedi R Hadiz, oligarki punya tiga aspek: (1) terlahir dari ketidaksetaraan ekonomi yang ekstrem; (2) basis kekuasaan oligarki adalah kekayaan; (3) politik pertahanan kekayaan; dan (4) adanya fusi antara kekuasaan bisnis dengan kekuasaan politik.

Jadi, oligarki adalah bentuk kekuasaan di tangan segelintir orang, yang menguasai sumber daya material (kekayaan), untuk meningkatkan dan mempertahankan kekayaannya.

Bagaimana Itu Terjadi?

Oligarki, baik sebagai istilah maupun praksis, muncul pertama kali di Yunano kuno. Kira-kira di abad 400 sebelum masehi (SM).

Itu terjadi manakala rakyat Yunani mulai terbelah dalam kelas-kelas sosial: pemilik budak dan budak. Ketika distribusi kekayaan mulai timpang. Ada segelintir yang kaya-raya, sementara mayoritas hidup pas-pasan dan miskin.

Kelompok terkaya di Yunani, disebut kelompok 300, mengorganisir diri, membentuk prajurit bersenjata (hoplites), dan mendirikan benteng-benteng. Menurut Matthew Simonton dalam Classical Greek Oligarchy, oligarki di Yunani mempertahankan kekayaannya dengan memecah belah masyarakat bawah: budak versus thetes (kaum miskin yang merdeka) dan hoplites.

Kekuasaan oligarkis hanya bisa berdiri di masyarakat yang mengakui kepemilikan pribadi, ada stratifikasi sosial, ada konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, dan ketidaksetaraan ekonomi yang sangat ekstrem. Karena itu, oligarki hanya ada dalam masyarakat perbudakan, feodalistik, dan kapitalistik.

Apa Dampaknya?

Pertama, oligarki hanya menggunakan politik sebagai alat pertahanan kekayaan (wealth defense). Pertahanan kekayaan ini ada dua aspek: mempertahankan harta benda (property defense) dan mempertahankan pendapatan (income defense).

Mempertahakan harta benda dilakukan dengan menciptakan hukum yang melindungi kepemilikan pribadi dan hak menumpuk kekayaan.

Sedangkan mempertahankan pendapatan dilakukan dengan mencegah pajak yang merugikan kaum kaya, mengurangi biaya tenaga kerja (upah, tunjangan, dan jaminan sosial), dan mengalihkan biaya sosial/ekologi bisnis pada negara dan masyarakat.

Kedua, tujuan oligarki adalah mempertahankan dan meningkatkan kekayaan. Sehingga kekayaan semakin menumpuk di tangan segelintir orang. Dengan demikian, oligarki inheren dengan pelestarian ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

Ketiga, oligarki merusak negara hukum. Sebab, dalam tatanan oligarkis, ada orang yang lebih kuat dan lebih tinggi dari hukum.

Bagian II: OLIGARKI INDONESIA

Asal Usul Oligarki Indonesia

Di Indonesia, oligarki baru muncul di zaman Orde Baru. Saat itu ada pembukaan ekonomi, yang mengintegrasikan ekonomi Indonesia ke dalam alam kapitalisme global.

Proses itu memberi ruang bagi tumbuhnya kapitalis domestik. Sayangnya, alih-alih tumbuh karena semangat kewirausahaan yang kuat, mereka tumbuh karena ada sokongan politik dari penguasa Orde baru.

Berkat berbagai fasilitas dari pemerintah kala itu, seperti seperti lisensi, kredit, subsidi, bahkan perlindungan, pelan-pelan bisnis para kapitalis domestik itu mulai menggurita.

Sebagian besar kapitalis domestik itu bergerak di sektor ekstraktif, terutama pertambangan dan kehutanan. Tahun 1970-an, ada booming minyak. Lalu, di tahun 1980-an, ada booming kayu. Alih-alih memberi pijakan bagi penguatan ekonomi Indonesia, misalnya mendorong industrialisasi, dua momentum itu justru menguatkan oligarki.

Berkah minyak dan kayu, yang mengalir ke pundi-pundi negara, justru banyak dinikmati oleh segelintir pengusaha yang mengumpul di sekitar Suharto. Inilah momentum bangkitnya oligarki Indonesia.

Ditambah lagi, dua hal yang mestinya menghalangi pertumbuhan oligarki, yaitu mobilisasi rakyat dan supremasi hukum, mengalami pelemahan. Pasca 1965, gerakan rakyat ditindas. Politik mobilisasi dimatikan lewat depolitisasi dandeorganisasi. Sementara hukum tak pernah lebih tinggi dari penguasa Orba dan kroninya.

Oligarki Saat Ini

Sebagian besar oligarki Indonesia hari ini masih warisan Orde Baru. Reformasi tahun 1998 tak berhasil menjinakkan mereka untuk tunduk pada supremasi hukum.

Kalaupun ada wajah baru, itu lantaran ada model bisnis baru yang berkembang. Kalau sekarang, misalnya, bisnis yang terkait dengan teknologi informasi.

Tapi, pijakan oligarki Indonesia dari zaman Orba hingga sekarang tak banyak berubah: ekstraktivisme (ekstraksi sumber daya alam, lalu diekspor dalam bentuk mentah ke pasar dunia).

Hampir separuh dari 50 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes hanya berasal dari sawit, batubara dan kayu/kertas. Bisa disimpulkan, oligarki Indonesia adalah oligarki ekstraktif.

Sektor ekstraktif ini tak menciptakan nilai-tambah. Agar bisa menghasilkan profit yang melimpah, mereka mereka membutuhkan mekanisme-mekanisme politik untuk menurunkan biaya eksplorasi dan eksploitasi, mengurangi beban pajak, hingga mendapatkan kuota ekspor yang lebih banyak.

Karena itu, konglomerat di sektor ekstraktif ini selalu membutuhkan politik (kapitalisme kroni). Untuk kaya raya, mereka membutuhkan politik untuk meningkatkan dan mempertahankan kekayaannya.

Faktor yang Menguatkan Oligarki

Ada beragam faktor yang menguatkan oligarki dalam menguasai politik kita

Pertama, politik yang makin transaksional dan bergantung pada uang. Dengan kekuatan kekayaannya, oligarki bisa membeli partai dan politisi, menentukan kandidat dan agenda politiknya, hingga membeli suara pemilih.

Kedua, melemahnya kekuatan mobilisasi rakyat dan absennya kekuatan politik progressif, sehingga tidak ada kekuatan yang menentang dominasi dan agenda politik oligarki.

Ketiga, absennya negara hukum. Hukum harusnya menjadi alat untuk menciptakan keteraturan berbasis keadilan. Dan karena itu, supremasi hukum seyogianya bisa menjinakkan kekuasan dan orang-orang kuat di dalam masyarakat. Aturannya bisa menghalangi berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran, seperti korupsi, maladministrasi, dan pelanggaran HAM.

Bagian III: JALAN KELUAR

Kaum 99 Persen

Kaum 99 persen (we are 99 percent) adalah slogan yang populer di tahun 2011. Bersamaan dengan gerakan warga di AS, yang disebut “occupy wall street”, menggugat ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi.

Kaum 99 persen mewakili masyarakat banyak yang dikorbankan oleh sistem ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh oligarki. Mereka meliputi lapisan bawah dan menengah dari masyarakat. Juga pelaku usaha kecil dan menengah.

Kaum 99 persen juga mewakili sebuah cita-cita masa depan tentang Indonesia lebih demokratis, makmur dan berkeadilan sosial.

Karena itu, kaum 99 persen bukan hanya mewakili lapisan sosial yang dirugikan sistim ekonomi dan politik saat ini, tetapi juga mereka yang punya mimpi masa depan untuk Indonesia yang lebih baik.

Partai Alternatif

Oligarki hanya bisa dilemahkan, lalu dikalahkan, kalau rakyat terorganisir. Kalau rakyat bisa mengubah wajah politik agar tak lagi hanya melayani segelintir orang.

Dan itu hanya mungkin lewat perjuangan politik. Di Indonesia, perjuangan itu tak mudah, karena hampir semua parpol dikendalikan oleh oligarki.

Karena itu, jalan satu-satunya adalah kaum 99 persen menciptakan alat politiknya sendiri: sebuah partai alternatif. Sebuah partai yang dikelola secara demokratis, modern, dan punya agenda politik yang kuat untuk keadilan dan kesejahteraan sosial.

Untuk hari ini dan ke depan, kita sudah punya partai alternatif bernama: Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

Politik Redistribusi

Oligarki akan menghilang kalau masyarakat bisa lebih setara, baik secara politik maupun secara ekonomi.

Dan agar masyarakat lebih setara, negara ini perlu menjalankan agenda politik redistribusi. Pertama, redistribusi kekayaan, seperti pajak yang berkeadilan dan reforma agraria.

Kedua, redistribusi kesempatan agar setiap warga punya peluang yang sama untuk berkembang maju. Ini dilakukan lewat investasi sosial untuk perbaikan layanan dasar agar bisa diakses semua warga: pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan lain-lain.

Distribusi kesempatan juga meliputi kesempatan yang sama dalam berusaha. Dalam hal ini, harus ada dukungan terhadap pelaku usaha UMKM agar mereka punya peluang untuk berkembang.

Model ekonomi yang selama ini jadi ruang tumbuh-kembangnya oligarki, yaitu ekstraktivisme, harus dirombak habis-habisan. Tak boleh lagi ada barang yangdiekspor dalam bentuk mentah. Semua harus melalui proses pengolahan (industri).

Podcast Dan Musik

Koleksi Lagu dan Podcast Partai Rakyat Adil Makmur

Mars Prima

DPP Prima

Loading please wait...

Darah Juang

John Tobing

Loading please wait...
Lihat Lebih Banyak Di Apps