March 27, 2021

PRT Menyelamatkan Demokrasi

Sebuah artikel di Mother Jones yang berjudul "How a Legacy of Organising Among Domestic Workers Helped Turns Georgia Blue" menuliskan tentang peran Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam pemilihan senat.

“Georgia is about to save our whole democracy, so we’re all in,” ujar Bell, Direktur GOTV untuk Care in Action, sebuah kelompok advokasi yang anggotanya kebanyakan terdiri dari Pekerja Rumah Tangga (nannies, housecleaners, and home health workers).

Care in Action berhasil menjangkau sebanyak 5.85 juta suara pemilih yang dilakukan baik melalui percakapan di telepon, surat elektronik (email) maupun mendatangi secara perorangan, tidak kurang dari satu juta kunjungan dari pintu ke pintu.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi Pekerja Rumah Tangga Nasional terbesar tersebut berhasil mendudukkan wakil yang mereka percaya akan memperjuangkan kesejahteraan para Pekerja Rumah Tangga. Mereka yakin bahwa perjuangan ini merupakan bagian dari upaya untuk pemulihan demokrasi di negara-nya.

Keyakinan ini juga pernah terjadi pada Pemilu 2014. Para Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang tergabung dalam Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) di Yogyakarta melakukan konsolidasi bersama untuk menyikapi pemilu, di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa.

Dalam pertemuan tersebut para PRT melihat momentum pemilu sebagai ajang untuk melakukan perubahan khususnya dalam memberikan posisi tawar. Kekuatan suara PRT didalam negri maupun migrant workers juga tak terbantah dalam Pemilihan Presiden 2014.

Kondisi PRT kita hingga hari ini masih belum layak. Lita Anggraini, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) menyampaikan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada 2015 tercatat sebanyak 4,2 juta PRT bekerja tanpa status. Pada tahun 2020, angkanya diperkirakan sudah mencapai 5 juta. Mereka bekerja dan hidup dalam situasi kerja yang tidak layak.

Beberapa bentuk kekerasan yang dialami PRT antara lain: panjangnya jam kerja hingga lebih dari 16 jam per hari, tak ada hari libur mingguan, tak diikutkan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, hingga upah yang masih 20-30 persen dari Upah Minimum Regional (UMR).

Dari 457 kasus dampingan Jala PRT pada 2019, sebanyak 62 persen di antaranya melaporkan persoalan ekonomi, sekitar 47 persen mengalami pelecahan seksual, dan lainnya 32 persen. Ada pula delapan kasus PRT anak usia 14-16 tahun.

Dari gambaran situasi PRT terbaca kebutuhan akan undang-undang yang mampu memberi perlindungan bagi PRT dan keluarganya. Kondisi ini menunjukkan perlunya keberpihakan dari berbagai kalangan terutama negara, dengan memberi ruang guna memperkuat hak-hak PRT dalam suatu produk undang-undang,

Memilih untuk Menantang

Seiring dengan peringatan Hari Perempuan Se-Dunia tahun ini yang mengambil tema 'Choose to Challenge' bahwa "A challenged world is an alert world. Individually, we're all responsible for our own thoughts and actions - all day, every day. We can all choose to challenge and call out gender bias and inequality. We can all choose to seek out and celebrate women's achievements. Collectively, we can all help create an inclusive world. From challenge comes change, so let's all choose to challenge".

Memilih untuk menantang. Saat ini kaum perempuan diharapkan mengambil keputusan untuk menantang. Tantangan untuk menggaungkan suaranya dengan melakukan intervensi besar-besaran dalam panggung politik.

Posisi perempuan dalam rumah tangga, tempat kerja, partai politik dan bahkan negara bukan sebagai pelengkap dan pemanis. Perempuan memiliki hak dan kedaulatan penuh sehingga sudah seharusnya perempuan menempati posisinya sebagai pengambil keputusan. Mayoritas PRT adalah perempuan sehingga sudah sewajarnya turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan dalam dinamika sosial, politik dan ekonomi.

Hingga hari ini Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masih terombamg-ambing di tangan legislatif. RUU Perlindungan PRT sebelumnya telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat pleno Baleg pada tanggal 1 Juli 2020. RUU ini menjadi usul inisiatif Baleg. Menyetujui dengan memberikan penyempurnaan-penyempurnaan yang diberikan oleh fraksi.

Catatan dari masing-masing fraksi disampaikan secara tertulis agar bisa menjadi bahan tinjauan bagi pihaknya dan pemerintah ketika menyusun daftar inventaris masalah RUU.

Namun, Badan Musyawarah DPR tak meloloskan RUU ini dibawa untuk disahkan ke rapat paripurna pada 16 Juli, yang juga merupakan penutupan masa sidang. Terdapat dua fraksi besar yang menolak RUU Perlindungan PRT adalah Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Sebanyak tujuh fraksi yaitu Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyetujui RUU Perlindungan PRT dengan sejumlah catatan. Sementara itu Fraksi Partai Golkar memberikan catatan dan menyerahkan keputusan kepada forum Rapat Baleg DPR. Sementara Fraksi PDIP, meminta RUU Perlindungan PRT ditunda lebih dahulu.

Tampak jelas bahwa tarik ulur diantara para fraksi di DPR membutuhkan desakan kuat dari para Pekerja Rumah Tangga. Selama ini bersama berbagai kelompok masyarakat sipil, jaringan nasional PRT telah berupaya keras selama bertahun-tahun. Perdebatan diantara fraksi menunjukkan belum adanya kesadaran bahwa pembahasan legislasi bukan tentang benar salah atau menang dan kalah, melainkan tentang bagaimana memberikan regulasi yang dibutuhkan publik, dalam hal ini PRT.

Kita semua tentu berharap bahwa setelah RUU PPRT lolos di Prolegnas 2021 hasil rapat paripurna 23 Maret 2021 dapat segera mendapat pengesahan. Lebih jauh status PRT diakui sebagai pekerja dan masuk dalam aturan ketenagakerjaan nasional. Namun perjuangan tidak berhenti hanya pada pengakuan dan perundangan. PRT serta jaringan masyarakat sipil tetap harus mengawal agar regulasi berjalan sepenuhnya.

Pesta demokrasi elektoral yang akan berlangsung sebentar lagi dapat menjadi peluang bagi PRT untuk melakukan pengawalan serta pengawasan secara dekat dan menyeluruh. Dalam pemilu sebelumnya, beberapa PRT pernah ikut dalam pencalonan anggota legislatif. Hal ini patut diapresiasi karena menunjukkan kesadaran politik yang tinggi.

PRT dapat kembali melakukan intervensi bukan hanya dalam memberikan suara namun juga memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini partai politik peserta pemilu memberi peluang agar para PRT dapat menempati posisi calon legislatif dan memberikan dukungan penuh agar suara keterwakilan PRT dapat menduduki kursi di legislatif.

Penempatan wakil PRT di legislatif juga diharapkan dapat mengikis sikap elitisme sebagian besar masyarakat dengan menunjukkan bahwa PRT pun memiliki hak yang sama sebagai warganegara untuk memilih dan dipilih. Hal ini juga dapat mementahkan pandangan sinis yang merendahkan pada PRT sebagai pekerjaan rendah dan tanpa pengakuan kemampuan secara akademis. Dengan demikian PRT turut memperjuangkan hak-haknya secara penuh serta turut menegakkan demokrasi.

Selamat atas masuknya RUU PPRT dalam Prolegnas 2021, Kawal sampai Disahkan!

ERNAWATI, pengurus DPP Suluh Perempuan

Podcast Dan Musik

Koleksi Lagu dan Podcast Partai Rakyat Adil Makmur

Mars Prima

DPP Prima

Loading please wait...

Darah Juang

John Tobing

Loading please wait...
Lihat Lebih Banyak Di Apps